TAHAPAN PEMBANGUNAN MENURUT KONSEP ORGANSKY DAN ROSTOW ( Studi Tentang Kebijakan Pembangunan di Era Orde Baru)

Pendahuluan

Tak dapat disangkal lagi bahwa selama rezim Soeharto berkuasa, pelaksanaan demokrasi dapat dikatakan kurang berjalan secara maksimal. Kalaupun ada demokrasi hanya dilakukan sebatas prosedural dan formalitas belaka, bukan dalam arti demokrasi yang sebenarnya. Dengan jargon politik no, ekonomi yes, maka tak mengherankan jika rezim Soeharto ( red- Orde Baru ) lebih menekankan kepada pembangunan ekonomi. Mengapa demikian, karena kekeliruan di masa Orde Lama di bawah rezim Soekarno, yang mengabaikan pembangunan ekonomi akhirnya membuat Indonesia semakin terpuruk, dan klimaksnya terjadi inflasi mencapai 600 %, stabilitas politik dan keamananpun terganggu. Bak sebagai pahlawan, Soeharto tampil menggantikan Soekarno untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan yang mulitidimensional. Dengan didukung militer, Soeharto kemudian mengambil langkah-langkah strategis, terutama melakukan recoveri ekonomi dalam waktu secepat mungkin.

Tampilnya Soeharto dengan rezim Orde Barunya, sudah barang tentu memberikan warna politik tersendiri dalam perspektif pembangunan politik di Indonesia yang lebih menekankan kepada sektor pembangunan ekonomi. Jika pada masa Orde Lama , pembangunan politik seakan-akan menjadi panglima, namun di masa Orde Baru justru sebaliknya, pembangunan ekonomi yang menjadi panglimanya. Dengan konsep pembangunan ekonomi yang terencana yang diformulasikan ke dalam konsep Pembangunan Lima Tahun (PELITA), maka Orde Baru mulai bangkit dalam menata perekonomian nasional saat itu.

Akibat dari pilihan ini, perubahan sosial mengalami stagnasi karena rakyat Indonesia dipaksa berada dibawah kungkungan politik yang diterapkan. Seluruh energi, dan pikiran bangsa dieksploitasi untuk mensukseskan program ekonomi yang telah dicanangkan. Sementara bagi kekuatan-kekuatan lawan politik yang berusaha menghadang, menghambat dan menggagalkan rencana tersebut, akan dilibas habis oleh kekuatan militer yang senantiasa loyal kepada Soeharto. Karena itu stabilitas politik sebagai prasyarat utama dalam mendungkung program ekonomi, mutlak diperlukan.
Pokok Permasalahan

Pembangunan nasional di masa Orde Baru telah di rencanakan meliputi pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek. Pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I) berlangsung selama 25 tahun. PJPT I terdiri atas lima tahapan jangka menengah. Setiap tahapan jangka menengah waktunya lima tahun yang dikenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita). Setiap pelita di bagi menjadi lima tahapan jangka pendek, yaitu satu tahunan yang di kenal sebagai pelita tahun pertama, dan seterusnya sampai pelita tahun ke lima.

Dalam membahas makalah ini, akan diangkat pokok permasalahan yaitu sudah berada ditahapan mana Indonesia dalam menjalankan pembangunannya kkhususnya selama Orde Baru, jika dikaitkan dengan teori Rostow dan Organsky?

Kerangka Pemikiran

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas, akan digunakan beberapa teori, sehingga dengan landasan teori tersebut dapat terlihat bagaimana strategi dan tahapan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama Orde baru berkuasa.

Pembangunan Ekonomi pada umumnya sering didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.1

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 3 (tiga) sifat penting yaitu : suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus, upaya menaikkan tingkat pendapatan per kapita, dan kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Bangsa-bangsa di negeri-negeri yang sudah maju tumbuh dan berkembang melalui tahapan yang cukup sistematis, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Pada umumnya suatu bangsa tumbuh melalui tahap-tahap perkembangan politik.

Menurut Samuel P Huntington: ‘Tujuan dari pembangunan politik adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi; melembaganya pemerataan bagi warga; terbangunnya iklim yang demokratis; terciptanya stabilitas dan otonomi nasional.2

Kerangka Teori Pembangunan menurut W.W. Rostow

Salah satu teori yang sangat populer mengenai tahapan-tahapan pembangunan Ekonomi, adalah terori yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Menurut Rostow dalam bukunya ” The State of Economic Growth ” A Non-Communist Manifesto bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus/linear dari masyarakat terbelakang ke masyarakat niaga. Selanjutnya ia mengklasifikasikan perkembangan ekonomi menjadi lima tahapan perlembagaan/perubahan masyarakat yaitu : 3

1. Masyarakat Traditional

Dalam Tahapan ini digambarkan bahwa masyarakat tradisional merupakan tahapan dimana tingkat perekonomian berada pada titik rendah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya output per capita dan berada dalam kondisi stagnan (tidak mengalami peningkatan yang mencolok) untuk jangka waktu yang panjang. Lambatnya perkembangan ekonomi pada tahap ini dikarenakan tidak adanya budaya produktivitas atau secara nyata belum ada tradisi untuk melakukan aktivitas ekonomi. Keadaan ini terjadi pada setiap masyrakat manapun sebagai statu awal dari sejarah manusia. Karakteristik masyarakat taradisional juga ditandai dengan masih dikuasi oleh adanya kepercayaan-kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Masyarakat tunduk kepada kekuatan alam, mereka belum mampu menguasai alam. Akibatnya produksi masih sangat terbatas, dan kehidupannya statis.
2. Prakondisi Lepas Landas

Prakondisi untuk lepas landas (precondition for take-off) dimulai ketika era masyarakat tradisional telah berakhir. Kondisi ini berubah karena masyarakat tradisional mendapat pengaruh dari luar dari masyarakat yang sudah lebih maju. Hal ini bisa kita lihat misalnya seperti yang terjadi di Jepang, dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada Angkatan Laut Amerika Serikat.
Bahkan di Eropa masa ini ditandai dengan berkahirnya feodalisme, tumbuhnya kelompok borjuis di kota-kota perdagangan, kebebasan beragama yang ditunjukkan dalam berbagai agama protestan, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Rostow, persiapan untuk industrialisasi yang berkelanjutan antara lain membutuhkan perubahan radikal pada tiga sector non industri. Pada tahapan ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat sudah mulai terjadi. Tabungan masyarakat ini mulai dipakai untuk melakukan inverstasi pada sektor-sektor produktif yang lebih menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan.

3. Lepas Landas

Tahap lepas landas (take-off) merupakan era di mana resistensi ekonomi dan kemantapan telah tumbuh secara normal. Struktur ekonomi menguat bersamaan dengan investasi yang gencar oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Pada tapan inilah muncul kelas baru dari kelas menengah yang disebut entrepreneur yang mandiri. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam tahap lepas landas :

1. Harus ada kenaikan tingkat investasi yang produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen atau lebih dari pendapatan nasional (net national product).
2. Munculnya satu atau lebih cabang industri yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.
3. Tatanan politik, social dan kelembagaan telah berkembang dengan baik sehingga mampu mendorong perluasan ekonomi modern dan efek-efek ekonomi eksternal yang berpotensial dari kegiatan lepas landas menuju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

4. Tahap Kematangan

Tahapan selanjutnya setelah lepas landas adalah tahap kematangan (the drive to maturity). Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per cápita sudah teratur. Teknologi modern sudah teraplikasi pada hampir seluruh sumber daya wilayah. Investasi berlanjut dengan baik di atas 10 persen dari pendapatan nasional. Cara hidup berubah pada sebagian besar orang selama era kematangan. Populasi lebih cenderung kepada perkotaan daripada pedesaan. Proporsi pekerja semi-skilled dan white collar meningkat. Kekuatan proletariat baru kota bertangan lembut muncul sehingga negara menyediakan jaminan social dan ekonomi.

5. Tahap Konsumsi tingkat tinggi

Dalam skema Rostov tingkatan tertinggi adalah era konsumsi massa yang tinggi ( the age of high mass consumption). Yang pertama sekali mencapai tingkat ini adalah Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Di Inggris tahap ini dimulai pada 1930-an, tetapi disela oleh Perang Dunia II. Pada Negara-negara Eropa Barat continental baru dimulai pada 1950-an. Pada setiap kasus tahap ini ditandai oleh pergerakan ke daerah pinggiran kota, munculnya mobil, dan penggunaan barang-barang dan peralatan konsumsi yang tahan lama dalam jumlah tak terhitung.

Tahapan Perkembangan Politik Organski

Dalam The Stages of Political Development, Organski mengemukakan empat tahapan pembangunan politik,4 secara singkat dapat disimpulkan antara lain:

1. Tahap Unifikasi Primitif (Political of Primitive Unification)

Pada tahap ini pemerintahan di negara-negara masih berkosentrasi pada fokus menyatukan suku-suku bangsa yang berserakan secara nasional, baik akibat kolonialisme maupun pasca imperialisme dan kolonialisme. Demokrasi dan pemerintahan belum efisien dan ancaman separatisme masih kuat.
2. Tahap Politik Industrialisasi (Politics of Industrialization)

Pada tahap ini pemerintahan berfungsi untuk mendorong tumbuhnya industri dan modernisasi ekonomi yang dilakukan salah satu dari tiga tipe ideologis di dalam negara: borjuis, stalinis, dan fasis. Di sini mulai terjadi peralihan kekuasan dari elite tradisional ke manajer industri, pemupukan modal untuk industri, dan migrasi penduduk dari desa (pinggiran) ke perkotaan.

3. Tahap Politik Kesejahteraan (National Social Welfare)

Pada tahap ini industrialisasi bergerak secara nasional dan fungsi pemerintah adalah melindungi industri, menciptakan iklim usaha dan menyejahterahkan rakyat berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dipacu.

4. Tahap Politik Kemakmuran (Politics of Abundance)

Pada tahap ini negara telah bergerak ke arah otomatisasi, dimana industri berjalan karena penggunaan teknologi canggih yang dapat menggantikan tenaga manusia. Negara kembali dituntut untuk melindungi rakyatnya dari ketergantungan dan kemungkinan besar terjadinya ledakan pengangguran, meski pun kemampuan negara sangat besar. Tidak ada negara yang benar-benar berada pada tahap ini, kecuali AS dan beberapa negara Eropa Barat yang berada pada pintu gerbang tahap Kemakmuran ini.

Pembahasan

Pembangunan pada awalnya sering diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Sudah menjadi kelaziman bahwa pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat cukup tinggi. Dalam konteks ini, maka yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara itu meningkat atau tidak dalam setiap tahunnya. Dalam bahasa eknominya produktivitas itu diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kedua variabel ini, selanjutnya dapat kita pakai untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sebuah negara dengan negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai PNB/kapita/tahun sama dengan US $750 sudah barang tentu dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang PNB/kapita/tahunnya adalah US $500. 5

Pembangunan ekonomi dan politik merupakan rangkaian pembangunan yang harus berjalan secara simultan dan gradual tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Mengapa? Karena suatu negara di manapun di dunia ini tidak bisa serta merta memfokuskan kepada satu sektor saja dalam proses pembangunannya. Dan pembangunan sektor ekonomi juga berkaitan erat dengan pembangunan sektor lainnya seperti, politik, hukum, sosial budaya dan ain-lain.

Pada dasarnya konsep pembangunan yang digambarkan oleh Rostow dan Organksi terkait dengan perkembangan masyarakat (negara), jika dibanding-bandingkan sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik Rostow maupun Organski mengatakan bahwa pertumbuhan dari tahap pertama hingga tahap terakhir, akan berjalan secara linier. Artinya, proses tahapan perkembangan akan berjalan secara tahap demi tahap dan berurutan serta tidak meloncat-loncat. Sebuah negara yang sedang menjalankan tahap pemabngunannya, sudah barang tentu tidak akan melalui tahap ketiga sebelum ia berada ditahap yang kedua. Dan begitu seterusnya.

Karena dalam membuat klasifikasi tahapan perkembangan menggunakan pendekatan yang berbeda (Rostow menggunakan pendekatan ekonomi dan Organski menggunakan pendekatan politik) maka kerangka bangunan tahapannya juga memiliki perbedaan. Walaupun sebetulnya jika dikaji secara lebih mendalam agak mirip-mirip, artinya beda-beda tipis. Perbedaan kedua terletak pada pembagian tahapan perkembangannya. Jika Rostow membagi tahapan perkembangan ekonominya menjadi lima tahap, maka Organski hanya membagi tahapan perkembangan politiknnya menjadi empat tahap. Selanjutnya Organski merangkum tahapan yang disebut oleh Rostow sebagai tahapan pra-tinggal landas dan tinggal landas sebagai tahapan industrialisasi. Massa kedewasaan yang dimaksudkan Rostow diklasifikasikan sebagai tahap kesejahteraan oleh Organsky. Sementara masa konsumsi tingkat tinggi dimasukkan oleh Organski sebagai tahap otomatisasi.

Sedangkan perbedaan yang sangat mencolok berikutnya adalah jika Rostow dengan pendekatan ekonomi mengatakan bahwa perkembangan yang ia klasifikasikan bisa berjalan dengan baik dengan syarat adanya ketersediaan modal. Bagi Rostow modal menjadi faktor signifikan untuk menggerakkan sektor ekonomi bagi semua negara. Sementara Organski lebih memfokuskan pada kestabilan politik sebagai syarat agar tahapan pembangunan bisa berjalan linier. Perbedaan ini dikarenakan disiplin ilmu yang mereka pakai berbeda.

Organzki menjelaskan tahap-tahap perkembangan politik, yakni, tahap politik unifikasi primitif, politik industrialisasi, politik kesejahteraan nasional dan Politik Berkelimpahan. Bangsa-bangsa yang tumbuh lebih dahulu di negara-negara Eropa dan Amerika Utara pada umumnya mengalami tahap pertumbuhan ini selangkah demi selangkah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Organzki tentang tahap-tahap pembangunan politik terjadi dihampir semua negara. Di Eropa barat dan Amerika Utara kentara sekali bahwa tahap perkembangan negara di mulai dari tahap unifikasi primitif, Organzki menyebutkan perkembangan yang terjadi di Eropa Barat mulai terjadi pada abad ke 16, juga dibelahan dunia lain, asal mula negara ditandai dengan munculnya koloni-koloni Eropa. Tentunya dengan berbagai keunikan yang berbeda-beda dari suatu negara.

Organzki juga menyebutkan tahap selanjutnya setelah tahap Unifikasi Primitif yaitu negara masuk pada tahap Politik Industrialisasi, dimana negara mulai membangun dan berupaya memperkuat perekonomian dengan industrialisasi, pola pembangunan lewat industrialisasi merupakan pilihan yang ideal yang harus ditempuh, terutama oleh negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa Barat. Perkembangan ini ditandai oleh proses industrialisasi di Inggris. Abad ke 18 merupakan titik kemajuan proses industrialisasi di Inggris dimana ditemukan berbagai inovasi terutama inovasi teknologi yang mendorong ditemukan mesin-mesin industri pabrik. Pilihan melakukan industrialisasi merupakan yang terbaik karena keunggulan komparatif negara-negara barat terletak pada produk-produk industri dan teknologi. Politik industrialisasi secara implisit masih terjadi di Indonesia, dimana proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri terus dilakukan, terlebih Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 membuat Indonesia bertahan lebih lama di fase ini.

Tahap selanjutnya menurut Organzki adalah politik kesejahteraan nasional, politik kesejahteraan nasional merupakan politik bangsa-bangsa industri sepenuhnya, tahap ini menurut Organzki adalah tahap dimana telah terjadi saling tergantungan antara rakyat dengan pemerintah yang selanjutnya menjadi lengkap. Kekuasaan negara tergantung pada kemampuan rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang, dan rakyat bersama-sama dengan penguasa-penguasa industri, tergantung kepada pemerntah nasional untuk melindungi mereka terhadap kemiskinan akibat depresi dan kehancuran dari perang.

Fungsi primer pemerintah pada tahap industrialisasi adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk mempercepat laju industri, sedangkan dalam tahap ketiga merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri, untuk menjaga supaya ekonomi berjalan lancar, memberikan taraf kehidupan yang lebih tinggi yang lama mereka dambakan. Sebagian negara-negara maju dan negara berkembang sedang menjalan fase seperti ini, dimana fokus pemerintahan adalah mensejahterkan rakyatnya dengan berbagai macam fasilitas publik, pendidikan dan kesejahteraan.

Tahap terakhir menurut Organzki adalah Tahap Politik Berkelimpahan (politics of abundance) atau Otomatisasi, Organzki menyebutkan tak satu pun negara di dunia masuk dalam tahap ini, tetapi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang paling maju telah memasuki gerbang Tahap Politik Berkelimpahan. Tahap ini ditandai oleh majunya teknologi, komputer dan kehidupan serba otomatis, sehingga mesin-mesin industri berjalan dengan otomatis yang berdampak pada pengangguran karena para buruh tersisih oleh kemampuan mesin.

Masyarakat pada tahap ini mempunyai ciri-ciri pemusatan kekuatan ekonomi, penggunaan mesin yang sangat mahal dan efisiensi produksi pabrik, ciri ini sudah terjadi pada beberapa negara maju, dimana telah tumbuh perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli perekonomian yang merupakan kekuatan ekonomi global atau dikenal dengan Perusahaan Multi Nasional yang beroperasi di banyak negara di dunia.

Namun ada hal yang menarik bahwa ”unifikasi modern” juga menjadi tren dunia global saat ini, Uni Eropa European Union atau EU) adalah contoh jelas unifikasi modern sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.

Indonesia pada era orde baru adalah contoh dimana pembangunan ekonomi lewat indutrialisasi dalam Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dengan tahap-tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan secara bersamaan mengekang pembangunan politik.

Pemerintah orde baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun
sejak 1April 1969 melalui tahapan tahapan pelita. Perkembangan perekonomian Indonesia pada masing-masing pelita adalah sebagai berikut:

Pelita I dimulai 1 April 1969-31 Maret 1947. Pelita ini menekan pada rehabilitasi ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan system irigasi dan transportasi.Hampir seluruh target disektor produksi berhasil di capai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita I adalah menaikan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya.

Pelita II berlamgsung pada tangggal 1 April 1974-31 Maret 1979. Pelita II menekankan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia.Tujuan tersebut di wujudkan dengan menyediakan pangan,sandang,dan papan yang lebih baik; meningkatkan pemerataan kesejahteraan;dan menyediakan lapangan kerja.

Pelita III di mulai tanggal 1 April 1979-31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sector pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan pemantapan industri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita II meningkat 274% di banding pelita
sebelumnya. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 26,9 %dari jumlah penduduk tahun 1980.

Pelita IV di mukai 1 April 1984-31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sector pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatakan industri yang dapat memproduksi mesin-mesin untuk industri ringan maupun berat. Penduuduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1987.

Pelita V di mulai tanggal 1 April 1989-31 Maret 1994. Pelita ini menekankan pada sector industri yang didukung oleh pertumbuhan yang mantap disector pertanian.

Pelita VI di mulai 1 April 1994-31 Maret 1999. Pelita VI maerupakan awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPTII). Pada tahap ini bangsa Indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju Terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Pelita VI menitikberatkan pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu cara yang dilakukan oleh rezim Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan cara melakukan pembonzaian terhadap demokrasi. Akibatnya aspirasi rakyat menjadi terhambat dan partisipasi politik rakyat terbelenggu. Soeharto juga menumpukan kekuatan pada militer dengan mendasarkan pada dwifungsi ABRI/TNI. 6

Usaha pembonzaian dan pengamputasian demokrasi yang dilakukan semakin lama semakin menampakkan hasil. Kondisi yang bersifat statusquo dan pengekangan politik, akhirnya membuat rakyatpun mulai bangun dan bergerak untuk melakukan perlawanan dan pengoreksian.
Rancangan pembangunan yang dilakukan dari Repelita I sampai Repelita V dimaksudkan untuk menyiapkan era pra-lepas landas. Sehingga diharapkan pada Repelita VI masa lepas landas bisa dilaksanakan.

Namun naas tak bisa ditampik, malang tak bisa ditolak. Indonesia terserang krisis ekonomi tahun 1997 pada saat implementasi Repelita VI yang digaungkan sebagai era tinggal landas (take off). Akibat krisis ekonomi itu, gejolak politik memanas hingga menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Dan pada Mei 1998, Soeharto pun mundur seiring munculnya era baru, Reformasi. Akibat kejadian politik ini, tatanan bangunan rencana pembangunan Orde Baru dengan konsep Repelita dan PNJP pun terhenti. Konsep perkembangan yang di sebut telah tinggal landas, tak lagi menjadi gaung nasional. Beberapa kalangan percaya bahwa Indonesia kembali setahap ke belakang, yakni era tinggal landas.

Melihat kondisi ini, bangunan teori yang dikemukakan oleh Rostow sebetulnya berlaku secara relevan dalam kasus Indonesia. Seperti telah diutarakan sebelumnya, Rostow memandang bahwa evolusi perkembangan ekonomi akan melaju secara linier satu tahap ke tahap berikutnya apabila ada ketersediaan modal yang mencukupi. Padahal pada saat krisis melanda Indonesia pada 1997, devisa negara kita minus dibandingkan dengan nominal utang luar negeri. Ekonomi berjalan mundur. Banyak kredit macet sehingga memaksa bank-bank untuk melakukan merger. Inflasi melambung. Kurs mata uang kita merosot tajam hingga menembus di atas 10.000 per 1$. Kondisi ini merontokkan tatanan bangunan tahapan yang sudah dibanguns elama 25 tahun dan kita kembali berjalan mundur.

Pun halnya jika posisi Indonesia dilihat dari perspektif tahapan perkembangan politik Organsky. Ia mengatakan bahwa perkembangan politik akan bergerak linier dari tahap satu ke tahap berikutnya dengan linier dengan syarat adanya kestabilan politik. Namun akibat krisis ekonomi pada 1997 yang berefek domino pada kehidupan politik sehingga memanaskan situasi politik nasional, menyebabkan perkembangan Indonesia tak beranjak dari tahapan pertama, unifikasi primitif. Seperti kita tahu, hingga saat ini, Indonesia belum stabil betul dengan kesatuan negara dalam bingaki NKRI. Masih ada pemberontakan-pemberontakan daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, seperti di Aceh yang dimotori oleh GAM, di Maluku yang dimotori oleh RMS dan di Papua yang di motori oleh Gerakan Papua Merdeka. Itu artinya, hingga saat ini, Indonesia masih berkutat dalam proses tahap pertama, unifikasi primitif. Padahal, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa Indonesia telah masuk dalam periode Industrialisasi.

Akan tetapi, argumentasi di atas juga mengandung kelemahan. Karena indikator lain menunjukkan bahwa kita juga telah masuk pada fase industrialisasi seperti dikatakan Organski. Pada fase ini, pemerintahan berfungsi untuk mendorong tumbuhnya industri dan modernisasi ekonomi yang dilakukan salah satu dari tiga tipe ideologis di dalam negara: borjuis, stalinis, dan fasis. Di sini mulai terjadi peralihan kekuasan dari elite tradisional ke manajer industri, pemupukan modal untuk industri, dan migrasi penduduk dari desa (pinggiran) ke perkotaan. Indikator itu telah sangat nyata di Indonesia.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam kerangka tahapan perkembangan Rostow dan Organski belum bisa dikategorikan berada pada tahapan yang pasti. Dalam konteks tahapan perkembangan Organski, kita bisa dikatakan pada tahapan unifikasi primitif karena masih bergejolaknya pemberontakan daerah untuk melepaskan diri dari NKRI. Atau juga kita bisa dikategorkan masuk pada fase Industrialiasi dengan indikator yang telah disebutkan di atas.

Dalam perspektif Rostow, kita bisa dikategorikan masuk pada fase pra industrialisasi karena kita telah menyiapkan pondasi untuk masuk dunia industrialiasi. Disisi lain, kita juga bisa dikategorikan pada fase hight consumtion. Hal ini berdasarkan argumen bahwa ternyata produsen mobil BMW yang bisa dikategorikan sebagai mobil mewah, merilis data Indonesia merupakan pasar terbesar dalam penjualan produk mereka. Selain itu, mal-mal telah marak dipelbagai penjuru negeri. Penjualan bahan yang tahan lama, kendaraan bermotor misalnya, Indonesia merupakan pasar terbesar dunia. Oleh karena itu, sulit mengidentifikasi Indonesia berada pada tahapan mana dalam kerangka pertumbuhan Rostow.

Modernisasi dan demokratisasi dalam perspektif pembangunan politik merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan. Mengapa demikian, karena kedua makna tersebut sama-sama bermuara kepada upaya perbaikan dan perubahan situasi dari kurang menjadi yang lebih baik, secara politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Modernisasi merupakan suatu proses yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara. Modernisasi sering juga diartikan sebagai peroses perubahan dari masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat Negara yang bercirikan modern. Negara tradisional biasanya sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian, berorientasi masa lalu, masyarakat agamis, gotong royong, statis, primitif, dan tertutup. Sedangkan ciri negara modern biasanya sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor industri, Future Oriented, Sekuler, individual, dinamis, dan terbuka. Berbagai keunggulan dan manfaat serta didukung oleh tren perkembangan dunia, banyak negara dan hampir disemua negara melakukan proses modernisasi yang dicirikan dalam proses pembangunan disegala sektor, dan merubah corak tradisional negara ke bentuk modern lewat proses industrialisasi.

Lewat modernisasi pulalah kemudian diperkenalkan tahap-tahap pembangunan politik maupun ekonomi sebagai gerak perubahan yang gradual. Tahap-tahap ini bagi negara-negara berkembang yang dalam proses menuju negara modern seakan-akan harga mati untuk mencapai negara sejahtera. Mereka menganalogikan masyarakat sebagai makhluk organik, yang lahir, tumbuh berkembang menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Mereka terlanjur menjadikan Barat sebagai model puncak modernitas dalam tahap-tahap pembangunan. Dalam makalah ini akan dicoba mengangkat tahapan-tahapan modernisasi politik dan demokratisasi yang menjadi suatu keharusan dalam perspektif pembangunan politik sejak bergulirnya reformasi

Pembangunan disegala sektor dalam upaya modernisasi juga terkait dengan pembangunan politik sebuah negara. Pembangunan politik biasanya terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi, penguatan sistem politik dan pemerintahan, penguatan partai politik menjadi lebih mapan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan cermin kuatnya demokrasi dan legitimasi pemerintah atas masyarakat, terlebih bila didukung oleh sistem politik dan partai politik yang bisa memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan baik. Pembangunan politik menjadi penting terkait dengan modernisasi terlebih merupakan prasyarat kesejahteraan masyarakat.

Bangsa-bangsa di negeri-negeri yang sudah maju tumbuh dan berkembang melalui tahapan yang cukup sistematis, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Pada umumnya suatu bangsa tumbuh melalui tahap-tahap perkembangan politik.

Bangsa-bangsa di negeri-negeri yang sudah maju tumbuh dan berkembang melalui tahapan yang cukup sistematis, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Pada umumnya suatu bangsa tumbuh melalui tahap-tahap perkembangan politik.

Namun ada hal yang menarik bahwa ”unifikasi modern” juga menjadi tren dunia global saat ini, Uni Eropa European Union atau EU) adalah contoh jelas unifikasi modern sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.

Pembangunan politik kalau mengacu pada Teori Pentahapan Organzki idealnya berada pada tahap Walfare State atau tahap politik kesejahteraan nasional , kenapa? Kalau kita lihat sejarah mencatat bahwa kemajuan yang dialami oleh negara-negara barat tidak dimulai dengan pembangunan politik terlebih dahulu, tetapi dimulai dengan pembangunan ekonomi dan industrialisasi, dimana demokrasi terpinggirkan.

Pada tahap Unifikasi primitif dan Politik Industrialisasi, pemerintah nasional membutuhkan kestabilan di segala bidang termasuk di bidang politik, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pembangunan politik yang mengandung resiko instabilitas yang pada akhirnya menggangu proses pembangunan ekonomi lewat indstrialisasi.

Pada tahap kesejahteraan nasional adalah tahap yang pas pembangunan politik, kenapa ? karena telah terjadi saling ketergantungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah dimana interaksi antara rakyat dan pemerintah saling membutuhakan. Pemerintah membutuhkan rakyat untuk bekerja dan berjuang membangun perekonomian dan rakyat membutuhkan pemerintah untuk melindungi mereka dari kemiskinan dan penindasan pengusaha industri. Pembangunan Politik akan berjalan dengan baik ketika rakyat dan pemerintah berada pada posisi sejajar dan saling membutuhkan.

Indonesia pada era orde baru adalah contoh dimana pembangunan ekonomi lewat indutrialisasi dalam Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dengan tahap-tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan secara bersamaan mengekang pembangunan politik.

Secara nyata telah terjadi perbedaan Pembangunan Politik secara umum dari berbagai negara didunia, hal ini tidak terlepas dari perbedaan penyingkapan negara yang bersangkutan terhadap beberapa hal terkait aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yang mempengaruhi perbedaan pembangunan politik suatu negara dengan negara lain adalah Moralitas dan Mentalitas Penguasa pemerintahan, tingkat ekonomi dan kemakmuran, latar belakang kolonial, sejarah berdirinya negara dan Sistem Pemerintahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa moralitas dan mentalitas Penguasa Pemerintahan dalam hal ini tingkat korupsi membedakan kemajuan pembangunan politik suatu negara, Indonesia dan Singapura misalnya Lee Kuan Yew satu generasi dengan Suharto, sama-sama memerintah dengan corak otoriter, dan ini disadari sangat dibutuhkan dalam masa-masa awal berdirinya negara untuk membangun, tapi kita lihat sekarang pembangunan di kedua negara berbeda termasuk di bidang politik, Singapura tumbuh menjadi negara maju dan Indonesia masih bestatus sebagai negara berkembang bahkan menengah kebawah. Cina juga seperti itu walaupun pemerintahan otoriter dan dikuasai oleh partai komunis namun karena pemerintahannya konsisten dalam memerangi korupsi bahkan dengan hukuman mati, ekonomi cina tumbuh dan mensejahterakan rakyatnya.

Silahkan dibaca, direnungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin,…di bajak juga boleh.salam..

About these ads

Posted on 24 Juni 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: